Di tengah semakin kompleksnya aturan hukum di Indonesia, perusahaan tak lagi bisa bersikap reaktif. Kini, langkah antisipatif justru menjadi kunci. Inilah yang terlihat ketika PT Berau Coal bersama Sinar Mas Mining memilih kembali belajar langsung ke lembaga penegak hukum.
Selama dua hari, 5–6 Maret 2026, tim hukum kedua perusahaan tersebut mengikuti pelatihan intensif di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI di Ragunan. Fokusnya bukan sekadar teori, melainkan memahami bagaimana aturan pidana terbaru benar-benar diterapkan di lapangan, terutama yang berkaitan dengan aktivitas korporasi.
Pelatihan ini menjadi menarik karena membuka dapur penegakan hukum kepada kalangan swasta. Para peserta dibekali pemahaman mendalam mengenai perkembangan KUHP dan KUHAP, termasuk isu-isu krusial seperti tindak pidana korporasi, penanganan perkara, hingga penggunaan bukti digital yang kini semakin dominan dalam proses hukum.
Pendekatannya pun tidak kaku. Selain materi teknis, peserta juga mendapatkan pembekalan karakter melalui sesi Emotional and Spiritual Quotient (ESQ) bersama Ari Ginanjar. Tujuannya jelas, membentuk praktisi hukum yang tidak hanya tajam secara analisis, tetapi juga matang dalam mengambil keputusan strategis.
Presiden Komisaris PT Berau Coal, Edy Santoso, menyebut pelatihan ini sebagai momentum penting. Ia menilai, kesempatan belajar langsung dari institusi kejaksaan memberikan perspektif baru yang tidak bisa didapat di ruang kerja biasa.
“Ini menjadi bekal penting bagi tim kami untuk memahami hukum bukan hanya di atas kertas, tapi juga dalam praktiknya,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Kepala Badiklat Kejaksaan RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak. Ia menegaskan bahwa pelatihan ini bukan sekadar program biasa, melainkan langkah awal membangun jembatan antara dunia usaha dan aparat penegak hukum.
Menurutnya, kolaborasi ini bahkan memiliki nilai historis, karena menjadi pertama kalinya pelatihan komprehensif dari Badiklat Kejaksaan RI dibuka untuk kalangan korporasi.
Lebih jauh, langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan hukum yang lebih luas. Tidak hanya aparat, tetapi juga pelaku usaha didorong memiliki pemahaman hukum yang kuat agar mampu menciptakan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel.
Bagi PT Berau Coal dan Sinar Mas Mining, investasi pada peningkatan kapasitas tim hukum ini menjadi strategi jangka panjang. Bukan hanya untuk meminimalkan risiko, tetapi juga memastikan setiap keputusan bisnis tetap berada dalam koridor hukum.
Di era di mana pelanggaran hukum bisa berdampak besar pada reputasi dan keberlanjutan usaha, langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa perusahaan mulai beradaptasi dari sekadar patuh, menjadi benar-benar memahami hukum secara menyeluruh.
Sumber: pusaranmedia.com